The Greatest Guide To reformasi intelijen indonesia

The Greatest Guide To reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Penyelidikan mendapati bahwa dinas-dinas intelijen negara itu kehilangan jejak Reported Kouachi hanya beberapa bulan setelah ia dan saudara laki-lakinya, Cherif, melangsungkan serangan 7 Januari terhadap kantor majalah satir mingguan Charlie Hebdo yang mengakibatkan twelve orang tewas.

Artinya personil Satgas harus cepat memberikan reaksi terhadap situasi yang berkembang. Intelijen tidak boleh ketinggalan informasi dan harus lebih cepat, tetapi harus akurat dalam memperoleh informasi daripada pihak-pihak lainnya;

Info sekunder juga dikumpulkan dari berbagai pihak untuk mengimbangi informasi baik dari berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga intelijen maupun dari luar lembaga intelijen (triangulasi data).

Intelligence as the “first line of struggle” needs adaptation to the situations and threats. The orientation in institutional development is on the improvement that synergizes 5 factors; democracy plus the concepts in the rule of legislation, professionalism, adaptation to technological developments, the chance to browse modern day threats, and transformation from the abilities provided by the state to acquire utmost success.

Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada period reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.

Media massa sangat efektif menggiring opini publik, untuk menghakimi sesuatu yang belum pasti terjadi. Medan perang intelijen ke depan adalah informasi dan pembentukan opini. Penggalangan media dan opini yang intens tanpa mengabaikan kebebasan pers, harus dilakukan secara terpola dan komprehensif. Dalam hal ini kuncinya bukan hanya bereaksi dan melakukan counter

check out states this chaos is a strategy of consolidating safety actors to check their placement while in the eyes with the civilian authorities, and if the civilian federal government asks for action with the equipment, then You will find there's negotiation concerning the weight of pressure for reform and what ‘may’ or ‘should not’ be carried out.

There's state court of initially occasion in Each individual district and municipalities that deals with civil and prison instances involving Indonesian or overseas citizens. Industrial Relations Dispute Courtroom

Intelijen bisnis merupakan informasi rahasia yang didapatkan suatu perusahaan mengenai saingannya dan pasar.

” (an intelligence agent who only can frighten the public by displaying their identities) still connected to our intelligence brokers should really change.

harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya.

Hal ini juga disampaikan oleh Awani, yang menekankan perlunya tanggapan cepat terhadap ancaman siber seperti disinformasi dan manipulasi facts.

Ketidaktegasan dan deferensiasi tugas dan wewenang di antara Baca selengkapnya komunitas intelijen tersebut menimbulkan konflik kepentingan yang mengarah pada tindakan kekerasan antara sesama lembaga.

Yang perlu menjadi perhatian dalam reformasi ini, meskipun intelijen bekerja di bawah pemerintahan yang demokratis, bukan berarti bahwa intelijen harus sepenuhnya di gerakkan oleh nilai-nilai demokratis.